Pengasuh AnakPengasuh AnakOrang tua yang mempertimbangkan penempatan nanny/pengasuh anak.

Yayasan Nanny Terpercaya: Cek Izin, Tanggung Jawab, dan Kesepakatan

TM
Tim MainStory17 Nov 2026 · 8 menit baca
Inti artikel
  • Minta nama badan usaha yang bertanggung jawab; jangan mengandalkan sebutan “yayasan”, logo, testimoni, atau klaim “terpercaya” saja.
  • Jika layanan dilakukan melalui P3RT, cek NIB, Sertifikat Standar, dan masa penyesuaian menurut UU PPRT.
  • Pastikan perjanjian kerja sama penempatan memuat jumlah PRT yang dibutuhkan, identitas dan kewajiban para pihak, lingkup pekerjaan, upah, serta jaminan penempatan.
  • Minta mekanisme orientasi, pengaduan, serta penggantian dijelaskan tertulis; dokumen tidak menjamin kecocokan pengasuh.
  • Nilai calon pengasuh secara terpisah dan batasi pertukaran data keluarga pada kebutuhan yang jelas.

Yayasan Nanny Terpercaya: Cek Izin, Tanggung Jawab, dan Kesepakatan

Kata “terpercaya”, testimoni, atau garansi pergantian belum cukup untuk menilai penyalur nanny. Sebelum menyetujui penempatan, pastikan siapa badan usaha yang bertanggung jawab, dokumen apa yang mengatur hubungan keluarga–penyalur–pengasuh, serta kapan penggantian atau pengembalian biaya berlaku. Artikel ini tidak merangking atau merekomendasikan yayasan tertentu, dan dokumen penempatan bukan jaminan bahwa seorang pengasuh pasti cocok atau aman.

Pahami dulu peran penyalur

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), perekrutan pekerja rumah tangga dapat dilakukan langsung oleh pemberi kerja atau secara tidak langsung melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT). UU mendefinisikan P3RT sebagai badan usaha berbadan hukum yang memperoleh perizinan berusaha untuk layanan penempatan pekerja rumah tangga.[6]

Karena itu, jangan menyimpulkan status lembaga hanya dari sebutan “yayasan”, nama situs, logo, atau tulisan “resmi” dan “terpercaya”. Tanyakan nama badan hukum yang akan menandatangani dokumen, siapa yang menerima pembayaran, siapa yang menyeleksi dan menempatkan pengasuh, serta apakah pihak tersebut bertindak sebagai P3RT. Jika jawabannya tidak jelas, minta penjelasan tertulis sebelum memberikan uang atau data keluarga.[6]

UU PPRT menyebut perizinan P3RT terdiri atas Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. UU yang sama juga memberi lembaga penempatan yang belum memiliki izin atau belum sesuai ketentuan waktu paling lama satu tahun sejak pengundangan untuk menyesuaikan diri.[6] Jadi, dokumen yang ditunjukkan perlu diperiksa atas nama badan usaha yang benar dan sesuai peran layanannya; masa penyesuaian bukan bukti bahwa suatu pihak sudah memiliki izin atau penilaian mutu pengasuhan.

Lima hal yang perlu diminta sebelum menyetujui penempatan

1. Nama pihak dan status layanannya

Minta nama badan usaha lengkap, alamat atau kontak resmi, identitas penanggung jawab, dan penjelasan hubungan antara nama yayasan/brand dengan badan usaha pada dokumen. Tanyakan secara lugas: “Siapa pihak yang bertanggung jawab jika pengasuh tidak sesuai kesepakatan?” Jika pihak yang menjawab, pihak penerima pembayaran, dan pihak pada kontrak berbeda, minta hubungan antar-pihak itu dijelaskan tertulis.

Jika penempatan dilakukan melalui P3RT, mintalah nomor NIB dan Sertifikat Standar yang sesuai dengan badan usaha tersebut.[6] Bila status atau masa penyesuaiannya belum jelas, minta rujukan kanal pemerintah yang dapat dipakai untuk mengonfirmasi; jangan menjadikan tangkapan layar, logo, atau klaim di media sosial sebagai satu-satunya verifikasi.

2. Perjanjian penempatan keluarga dengan penyalur

UU PPRT mengatur perjanjian kerja sama penempatan tertulis antara P3RT dan pemberi kerja. Isinya paling sedikit mencakup identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, lingkup pekerjaan, jumlah PRT yang dibutuhkan, besaran upah, serta jaminan penempatan.[6]

Sebelum menyetujui, cocokkan nama para pihak, pekerjaan yang diminta, siapa pemberi kerja, seluruh komponen biaya, tanggal mulai, dan cara menghubungi penanggung jawab.[6] Minta syarat jaminan penempatan dijelaskan dengan contoh: alasan apa yang memenuhi syarat penggantian, berapa lama masa berlaku, berapa kali penggantian, siapa menanggung biaya tambahan, serta apa yang terjadi jika penempatan dibatalkan. Jangan menganggap kata “garansi” menjawab semua hal itu.

3. Dokumen yang mengatur pekerjaan pengasuh

Tanyakan juga dokumen apa yang disepakati dengan calon pengasuh. UU PPRT membedakan perjanjian antara P3RT dan keluarga dari perjanjian penempatan antara P3RT dan calon pekerja; perjanjian terakhir memuat hak dan kewajiban para pihak dalam proses penempatan dan pelindungan pekerja.[6]

Periksa agar pengasuh mengetahui lokasi, waktu kerja, lingkup tugas, upah, waktu istirahat, dan siapa yang memberi instruksi.[6] Pastikan keluarga dan pengasuh sama-sama memahami batas tugas—terutama pekerjaan rumah tambahan, perjalanan dengan anak, foto, obat, dan penjemputan. Jika penyalur tidak dapat menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban pengasuh disepakati, tunda persetujuan dan minta klarifikasi.

4. Tanggung jawab penyalur setelah penempatan

UU PPRT memuat kewajiban P3RT, termasuk memberikan pernyataan tertulis tentang kualifikasi pekerja dan pertanggungjawaban P3RT kepada pemberi kerja, serta menyelenggarakan orientasi prapenempatan.[6] Tanyakan dokumen atau proses apa yang akan diberikan, siapa yang menyampaikan informasi tentang calon pengasuh, dan bagaimana keluarga melaporkan masalah setelah pengasuh mulai bekerja.

UU juga mengaitkan penggantian pekerja dengan syarat dalam perjanjian penempatan ketika salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.[6] Minta pemicu, batas waktu, proses pengajuan, biaya, dan pilihan lain selain penggantian dituangkan dengan jelas—bukan hanya dijanjikan lewat percakapan.

5. Perlindungan data dan dokumen pekerja

Jangan mengumpulkan salinan identitas, riwayat kesehatan, alamat rumah, atau data anak melebihi kebutuhan yang jelas. Tanyakan bagaimana data calon pengasuh dan keluarga digunakan, siapa yang dapat mengaksesnya, dan kapan salinan yang tidak diperlukan dihapus.

Untuk P3RT, UU PPRT melarang penahanan dokumen pribadi asli dan/atau penghalangan akses komunikasi calon PRT maupun PRT.[6] Jika keluarga melihat dokumen asli ditahan atau pengasuh tidak dapat berkomunikasi, minta penjelasan dan cari klarifikasi dari pihak berwenang; jangan mengambil kesimpulan hukum sendiri dari satu potongan informasi.

Dokumen bukan pengganti penilaian pengasuh

Izin usaha dan perjanjian membantu memperjelas tanggung jawab, tetapi tidak membuktikan kecocokan pengasuh dengan anak tertentu. Tetap temui orang yang akan bekerja, cocokkan informasi pengalaman yang relevan, sampaikan kebutuhan anak seperlunya, dan mulai dengan perkenalan atau pengamatan bersama sebelum memperluas tanggung jawab. Untuk menilai pengalaman, wawancara, dan uji coba kandidat, lihat panduan memilih nanny atau pengasuh anak.

Sebelum menyepakati jam, tugas, upah, istirahat, dan perubahan kesepakatan, bandingkan isi dokumennya dengan panduan perjanjian kerja pengasuh anak. Panduan ini tidak menetapkan tarif, mengesahkan status hukum suatu pihak, atau memastikan layanan tersedia.

Tanda untuk berhenti sejenak dan meminta klarifikasi

Tunda pembayaran atau penyerahan data sensitif sampai hal-hal berikut terjawab:

  • Nama badan usaha atau pihak yang bertanggung jawab berubah-ubah atau tidak disebutkan.
  • Penyalur menolak menjelaskan izin yang relevan, perjanjian, biaya, atau ketentuan penggantian secara tertulis.
  • Klaim “terpercaya”, “resmi”, “aman”, atau “garansi” tidak disertai penjelasan tentang bukti dan batasnya.
  • Informasi tentang calon pengasuh, lingkup tugas, atau biaya berbeda antara penawaran lisan dan dokumen.
  • Keluarga diminta mengirim alamat lengkap, kode akses rumah, atau data anak sebelum kebutuhan dan pihak penanggung jawab jelas.

Satu tanda saja tidak membuktikan pelanggaran atau niat buruk. Gunakan sebagai alasan untuk berhenti, mengklarifikasi, dan membandingkan pilihan dengan tenang.

Contoh pesan untuk meminta informasi

Halo, kami sedang mempertimbangkan penempatan nanny untuk kebutuhan berikut: ___. Mohon kirim nama badan usaha yang bertanggung jawab dan jelaskan apakah layanan ini dilakukan melalui P3RT. Jika ya, mohon tunjukkan NIB serta Sertifikat Standar atas badan usaha tersebut.[6] Kami juga ingin membaca perjanjian kerja sama penempatan, rincian biaya, lingkup tugas, pihak yang menandatangani dokumen dengan pengasuh, mekanisme pengaduan, dan syarat penggantian/pembatalan sebelum menyetujui.[6] Untuk tahap awal, kami belum mengirim alamat lengkap atau data kesehatan anak.

Simpan jawaban dan versi dokumen yang benar-benar disepakati. Jangan mengirimkan dokumen identitas lengkap melalui grup atau kanal yang tidak perlu.

Kapan meminta bantuan manusia?

UU PPRT memuat masa penyesuaian perizinan dan mengatur peran P3RT, tetapi menentukan apakah suatu layanan atau hubungan kerja tertentu termasuk kategori itu bisa memerlukan pemeriksaan konteks dan aturan pelaksana terbaru.[6] Jika istilah badan usaha, status izin, dokumen, atau kewajiban para pihak tidak jelas, minta penjelasan Dinas Tenaga Kerja/Kementerian Ketenagakerjaan atau tinjauan ahli hukum ketenagakerjaan Indonesia sebelum menandatangani. Untuk kekhawatiran tentang keselamatan anak atau tindakan pengasuh, utamakan keselamatan anak dan cari bantuan profesional yang sesuai.

Ringkasan

Jangan memilih penyalur nanny hanya dari kata “terpercaya” atau daftar rekomendasi. Kenali badan usaha dan perannya, minta NIB serta Sertifikat Standar bila layanan dilakukan oleh P3RT, baca dokumen keluarga–penyalur dan penyalur–pekerja, lalu pastikan tanggung jawab, biaya, orientasi, dan penggantian tertulis.[6] Setelah itu, nilai calon pengasuh secara terpisah; dokumen membantu menjelaskan akuntabilitas, bukan menjamin kecocokan atau keselamatan.

Pertanyaan yang sering ditanyakan

Apakah semua yayasan nanny otomatis merupakan P3RT?

Tidak dapat disimpulkan dari sebutan atau nama.[6] Tanyakan badan usaha yang menjalankan penempatan dan apakah pihak itu bertindak sebagai P3RT. Minta klarifikasi resmi jika statusnya tidak jelas.

Dokumen apa yang perlu diminta dari penyalur?

Jika layanan dilakukan melalui P3RT, minta nama badan usaha, NIB, Sertifikat Standar, perjanjian kerja sama penempatan, jumlah pengasuh yang dibutuhkan, rincian biaya, dan ketentuan jaminan penempatan. Minta penjelasan juga tentang dokumen yang disepakati dengan calon pengasuh.[6]

Apakah NIB atau Sertifikat Standar menjamin pengasuh pasti cocok?

Tidak. Dokumen perizinan menjelaskan status usaha, bukan hasil interaksi pengasuh dengan anak tertentu. Keluarga tetap perlu bertemu calon pengasuh dan menilai pengalaman, komunikasi, serta cara menjalankan tugas.

Apa yang dimaksud garansi penggantian?

Minta penyalur menjelaskan pemicu, masa berlaku, jumlah penggantian, biaya, dan prosedurnya secara tertulis. UU PPRT mengaitkan kewajiban penggantian P3RT dengan syarat dalam perjanjian kerja sama penempatan.[6]

Sources

[6] https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2026uu002.pdf > "Perusahaan Penempatan PRT yang selanjutnya disebut P3RT adalah badan usaha yang berbadan hukum yang telah memperoleh perizinan berusaha untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PRT." > "Perjanjian Kerja Sama Penempatan PRT yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3RT dan Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PRT." > "Perjanjian Kerja Sama Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, lingkup Pekerjaan Kerumahtanggaan, jumlah PRT yang dibutuhkan, besaran Upah, dan jaminan penempatan PRT." > "membuat pernyataan tertulis bermaterai yang memuat kualifikasi PRT dan pertanggungjawaban P3RT kepada Pemberi Kerja," > "menyelenggarakan orientasi prapenempatan kepada calon PRT," > "menyediakan PRT pengganti sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Penempatan apabila PRT tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja," > "menyediakan PRT pengganti sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Penempatan apabila Pemberi Kerja tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja," > "P3RT wajib memiliki Perizinan Berusaha P3RT dari Pemerintah Pusat." > "Perizinan Berusaha P3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:" > "a. Nomor Induk Berusaha, dan" > "b. Sertifikat Standar." > "lembaga penempatan PRT yang tidak memiliki perizinan berusaha dan/atau belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan:"

Kapan perlu konsultasi

  • Jika klasifikasi layanan, status izin, atau masa penyesuaian P3RT tidak jelas, minta konfirmasi dari Dinas Tenaga Kerja/Kementerian Ketenagakerjaan atau tinjauan ahli hukum ketenagakerjaan Indonesia sebelum menandatangani.
  • Jika keluarga menghadapi dugaan pelanggaran hak pekerja atau risiko keselamatan anak, cari bantuan profesional/otoritas yang sesuai; artikel ini bukan penetapan hukum atau penilaian keamanan suatu pihak.

Tanda di atas bukan diagnosis. Ini sinyal untuk ngobrol dengan tenaga profesional supaya si kecil dapat dukungan lebih awal.

Pertanyaan yang sering diajukan

Tidak dapat disimpulkan dari sebutan atau nama. Tanyakan badan usaha yang menjalankan penempatan dan apakah pihak itu bertindak sebagai P3RT. Minta klarifikasi resmi jika statusnya tidak jelas.

Gratis, tanpa bayar
Pantau tumbuh kembang si kecil di appAktivitas harian sesuai usia, checklist milestone, dan grafik pertumbuhan.
Get it on Google Play
Download on the App Store
Biar si kecil belajar bersama temanCoba sehari di daycare MainStory terdekat: kegiatan penuh, laporan harian ke HP Mama.Cari daycare & coba trial

Baca juga

Yuk

Daftar ke

MainStory Logo